PADANG,KLIKSIAR – Konflik militer di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 telah mengguncang rantai pasok energi dunia. Pemblokiran jalur vital Selat Hormuz lintasan sekitar 20 persen perdagangan minyak global membuat ekspor minyak mentah anjlok hingga di bawah 10 persen dari level normal. Harga minyak dunia pun bergejolak, sempat menembus USD 119 per barel sebelum turun ke kisaran USD 90.
Sejumlah negara tetangga sudah bergerak cepat. Filipina menerapkan sistem kerja empat hari seminggu untuk menekan konsumsi listrik dan BBM hingga 20 persen. Thailand mewajibkan pegawai negeri bekerja dari rumah dan menangguhkan perjalanan dinas luar negeri. Malaysia memastikan pasokan BBM aman hingga Mei 2026, sementara Jepang mengaktifkan cadangan minyak swasta dan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan domestik. Vietnam mendorong penggunaan transportasi umum dan sepeda, sedangkan Bangladesh bahkan menutup sementara universitas demi menghemat listrik.
Di tingkat global, International Energy Agency (IEA) merilis 400 juta barel minyak dari cadangan darurat 32 negara anggotanya. Uni Eropa pun mempertimbangkan pembatasan suhu pemanas di gedung publik serta memprioritaskan gas untuk rumah tangga dibandingkan industri.
Sementara itu, Indonesia masih memiliki cadangan BBM hanya cukup untuk sekitar 20–25 hari, menurut data Kementerian ESDM. Angka ini jauh lebih rendah dibanding Filipina dan Thailand yang memiliki stok hingga 60 hari. Kondisi ini membuat Indonesia lebih rentan terhadap lonjakan harga dan gangguan pasokan.
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumatera Barat, Khadafi Azwar, mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu krisis benar-benar meledak. “Antisipasi harus disiapkan mulai dari penguatan cadangan energi nasional, pengendalian harga, hingga strategi percepatan kemandirian energi,” ujarnya, Sabtu (14/2).
Khadafi menegaskan, krisis energi bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial. Jika harga energi melonjak dan pasokan terganggu, masyarakat kecil akan menjadi pihak paling terdampak. “Momentum ini harus menjadi alarm bagi bangsa untuk mempercepat langkah menuju ketahanan energi nasional. Negara harus memastikan rakyat tidak menjadi korban dari gejolak geopolitik global,” tegasnya.
Di Sumatera Barat, dampak krisis energi bisa langsung terasa. Ongkos transportasi publik dan angkutan barang berpotensi naik seiring lonjakan harga BBM. Biaya distribusi yang meningkat akan mendorong harga kebutuhan pokok lebih tinggi. Industri kecil dan rumah tangga pun akan merasakan beban inflasi energi jika pemerintah tidak segera menyiapkan mitigasi.
Dengan negara-negara tetangga sudah menyiapkan langkah darurat, publik kini menunggu jawaban: apa langkah konkret pemerintah Indonesia menghadapi krisis energi global dampak perang Timur Tengah?. (*)
