PADANG,KLIKSIAR– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mempertanyakan kinerja Pemerintah Provinsi sepanjang tahun 2025 dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, Senin (16/3).
Sorotan tajam diarahkan pada tekanan fiskal, perlambatan ekonomi, serta penanganan bencana yang dinilai belum maksimal. Tahun pertama kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy langsung diuji dengan rentetan banjir bandang dan longsor di 16 kabupaten/kota. Bencana itu tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memukul aktivitas ekonomi masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi Sumbar tercatat hanya 3,37 persen pada 2025, turun dari 4,36 persen tahun sebelumnya. DPRD menilai perlambatan ini mencerminkan lemahnya strategi pemulihan ekonomi pascabencana.
Di sisi lain, ruang fiskal daerah semakin sempit akibat efisiensi anggaran dan penurunan transfer pusat. Kondisi ini mempertegas keterbatasan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program pembangunan.
Meski angka kemiskinan turun menjadi 5,31 persen, DPRD menilai capaian tersebut belum cukup menggambarkan kondisi riil di lapangan. “Masih banyak kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah program belum berjalan optimal, sementara tantangan ke depan semakin kompleks,” tegas anggota dewan dalam forum paripurna.
Untuk itu, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membedah lebih dalam LKPJ 2025. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak sekadar administratif, melainkan mampu menjawab persoalan mendasar: pemulihan ekonomi, penguatan fiskal, dan penanganan dampak bencana secara berkelanjutan.
Evaluasi ini menegaskan satu hal: capaian yang ada belum cukup kuat untuk menjawab tekanan yang dihadapi daerah. (*)
