Oleh: Two Efly
Wartawan Ekonomi
“Cah tulak… cah tulak… antah-antah se.” Kalimat itu semakin akrab terdengar setiap kali ada rencana pembangunan di Sumatera Barat. Entah jalan tol, investasi industri, proyek strategis nasional, pembangkit listrik, hingga pembangunan kawasan ekonomi. Hampir selalu ada suara yang berkata, “tolak.”
Bila kita mau membuka lembaran sejarah, Minangkabau justru dikenal sebagai tanah yang melahirkan para pemikir besar dan masyarakat yang rela berkorban demi kemajuan bersama. Pada 1925, Tan Malaka menerbitkan Naar de Republiek Indonesia. Ketika Indonesia belum lahir sebagai negara, ia telah membayangkan sebuah republik yang merdeka. Gagasannya mendahului zaman.
Dua puluh tahun kemudian, republik itu benar-benar berdiri. Semangat yang sama tampak ketika republik membutuhkan pesawat untuk mempertahankan eksistensinya. Biyai biyai kita di Kapau dan Gadut melepaskan gelang, kalung, cincin, dan giwang emas mereka. Sekitar 20 kilogram emas berhasil dikumpulkan sebagai bagian dari pembelian pesawat Avro Anson RI-003, yang kemudian dikenal sebagai Seulawah 02.
Mereka tidak bertanya berapa ganti ruginya. Mereka tidak meminta kompensasi. Mereka hanya percaya bahwa republik harus diselamatkan.
Begitu pula ketika tanah ulayat dihibahkan untuk kampus, sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan. Pengorbanan itu dilakukan dengan kesadaran bahwa manfaatnya mungkin baru akan dirasakan oleh generasi berikutnya.
Di situlah letak kebesaran para pendahulu kita.
Mereka berpikir lintas generasi.
Hari ini, cara berpikir itu perlahan memudar. Kita semakin sering menilai pembangunan dari manfaat langsung bagi diri sendiri. Jika tidak memberi keuntungan seketika, pembangunan dianggap tidak perlu. Jika ada sedikit risiko, pilihan pertama adalah menolak.
Padahal, setiap kemajuan selalu menuntut pengorbanan. Jepang tidak menjadi negara maju tanpa reformasi besar pada era Meiji.
Korea Selatan tidak berubah menjadi kekuatan industri tanpa pembangunan infrastruktur secara masif. Tiongkok tidak memiliki jaringan jalan tol terpanjang di dunia jika setiap proyek selalu berhenti di meja penolakan.
Begitu pula di Indonesia. Riau bergerak cepat membangun Tol Pekanbaru-Dumai hanya sekitar tiga tahun. Ruas Pekanbaru-Bangkinang dan Bangkinang-XIII Koto Kampar menyusul dalam waktu yang relatif singkat. Jambi menyelesaikan ruas Tempino-Jambi dalam waktu sekitar dua tahun.
Lihatlah Sumatera Barat. Kita mau menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk menyelesaikan satu ruas Padang-Sicincin sepanjang sekitar 36 kilometer. Apakah gambaran yang sama bakal terjadi pada pembangunan Tol Sicinci-Bukittinggi-Payakumbuh. Jika Padang – Sicincin sepanjang 36 Km butuh waktu tujuh tahun kira kira Sicincin-Payakumbuh berapa tahun pula?
Ini bukan sekadar soal jalan. Ini soal kecepatan berpikir. Ini soal keberanian mengambil keputusan. Ini soal kepastian bagi investasi. Tidak ada investor yang nyaman menanamkan modal di daerah yang setiap proyeknya selalu menghadapi ketidakpastian.
Investasi hakikinya bukan hanya tentang keuntungan perusahaan. Investasi berarti lapangan kerja. Investasi berarti pendapatan masyarakat. Investasi berarti bertambahnya pajak daerah. Investasi berarti tumbuhnya usaha kecil, rumah makan, penginapan, jasa transportasi, dan ekonomi rakyat.
Kita musti membedakan dua hal. Pertama, kritik yang membangun. Kritik diperlukan agar pembangunan menghormati hak masyarakat, menjaga lingkungan, dan berjalan secara transparan.
Kedua, penolakan yang lahir dari ketakutan terhadap perubahan. Penolakan seperti ini justru membuat daerah kehilangan peluang. Ranah ini akan terus tercecer. Kita akan terjerumus sebagai daerah terbelakang. Ekonomi akan sulit berkembangan. Anak dan kemenakan kita kian sulit mendapatkan peluang pekerjaan.
Demokrasi tidak boleh dimaknai sebagai hak untuk menolak segala sesuatu. Demokrasi juga mengandung tanggung jawab untuk memikirkan masa depan bersama.
Leluhur kita telah menunjukkan teladan. Mereka tidak hanya mewariskan rumah gadang. Mereka mewariskan keberanian. Keberanian mengorbankan emas demi republik. Keberanian menyerahkan tanah demi pendidikan. Keberanian berpikir melampaui zamannya.
Kini pertanyaannya sederhana. Apakah kita masih mewarisi keberanian itu? Ataukah kita justru mewarisi kebiasaan mencari alasan untuk berkata, “tidak”? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka jangan heran apabila daerah lain terus melaju, sementara Sumatera Barat berjalan di tempat.
Sesungguhnya yang paling menentukan kemajuan sebuah daerah bukanlah panjang jalan tolnya, bukan pula besarnya APBD-nya.
Melainkan cara berpikir masyarakatnya. Jika cara berpikir itu maju, pembangunan akan menemukan jalannya. Namun jika cara berpikirnya selalu dipenuhi rasa curiga dan penolakan, maka sebaik apa pun program yang datang, hasilnya akan tetap sama.
“Cah tulak… cah tulak… antah-antah se.”
Sudah saatnya kalimat itu kita ganti dengan pertanyaan yang dahulu selalu diajukan para leluhur kita: “Apa yang bisa kita wariskan kepada anak cucu melalui pembangunan hari ini?”. ***
