Padang,Kliksiar— Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Barat resmi mengirim surat kepada Ketua Umum KONI Pusat pada 28 Juli 2025 dengan nomor 800/3051/sek/Dispora/2025, meminta penunjukan karateker Ketua KONI Sumbar. Surat yang ditandatangani Kepala Dispora Sumbar, Dra. Maifrizon, M.Si, itu menyoroti stagnasi dalam kepengurusan KONI Sumbar yang dianggap menghambat kemajuan olahraga daerah.
Dispora menekankan bahwa dana sebesar Rp1,8 miliar telah dicairkan sejak Maret 2025 untuk mendanai berbagai kegiatan termasuk Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov), rapat kerja, perjalanan dinas, dan program lain. Namun, hingga akhir masa jabatan pengurus pada Mei 2025, Musorprov belum juga dilaksanakan.
“Kami sudah meminta laporan penggunaan dana, tapi tanggapan yang diberikan tidak memadai dan terkesan mengada-ada,” tegas Maifrizon. Ia menegaskan bahwa Dispora tidak akan memberikan tambahan anggaran sebelum ada pertanggungjawaban yang jelas. “Anggaran yang sama tidak bisa diberikan dua kali. Musorprov sudah masuk dalam alokasi sebelumnya.”
Kadispora juga menyoroti perpanjangan Surat Keputusan (SK) kepengurusan KONI Sumbar, yang awalnya disepakati hanya untuk satu bulan masa transisi, namun berubah menjadi enam bulan. Hal ini dinilai melanggar komitmen awal dan memperkeruh dinamika internal.
Situasi buntu mendorong Forum Pejuang Olahraga Sumbar melakukan aksi pengembokan kantor KONI sebagai bentuk desakan agar persoalan kepemimpinan segera dituntaskan. Koordinator Forum, Arfan Rusda, menyatakan bahwa aksi tersebut dilakukan setelah berbagai ajakan dialog ditolak oleh Ketua KONI Sumbar.
“Kami sudah berkali-kali mengajak diskusi, tapi tidak ada iktikad baik. Pengembokan ini adalah bentuk penyelamatan,” kata Arfan.
Mantan pengurus KONI Sumbar, Ir. Reri Tanjung, MM, juga mengkritisi SK Nomor 54 Tahun 2025 yang memperpanjang masa jabatan tanpa dasar hukum yang kuat. Ia mempertanyakan apakah SK itu telah melalui rapat pleno dan konsultasi dengan pemerintah daerah.
“Jabatan berakhir 28 Mei 2025. Perpanjangan hanya relevan dalam kondisi darurat atau menjelang event besar, bukan karena alasan administratif. Saatnya karateker ditunjuk dan Musorprov dilaksanakan,” ujar Reri.
Ia mendukung langkah Dispora menjaga netralitas birokrasi dan menolak memperpanjang kepengurusan. “Ini langkah penting untuk memulihkan marwah olahraga Sumbar dan menjaga integritas lembaga.”
Forum Pejuang Olahraga Sumbar menegaskan bahwa semua gerakan mereka murni demi kepentingan olahraga. “Kami hanya ingin menyelamatkan marwah dan mengembalikan pembinaan olahraga ke jalurnya,” tutup Septri. (***)
