PADANG,KLIKSIAR– Rapat paripurna DPRD Sumatera Barat hari ini bukan sekadar rutinitas birokrasi. Di ruang sidang utama, Ketua DPRD Muhidi memimpin langsung pengambilan keputusan atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Jumat (19/9).
Wakil Ketua Iqra Chissa, Sekwan Maifrizon, dan Wakil Gubernur Vasco Ruseimy ikut duduk di barisan depan. Semua hadir, semua fokus.
Muhidi tak berpanjang kata. Ia tahu KUA-PPAS bukan dokumen biasa. Ini fondasi awal penyusunan APBD. “Alhamdulillah, setelah pembahasan intens antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, KUA-PPAS 2026 disepakati. Ini langkah awal sebelum kita masuk ke Rancangan APBD,” ujarnya lugas.
Tapi bukan hanya soal kesepakatan. Ada tantangan besar di depan. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 diprediksi turun tajam. Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat dipotong 24,8 persen. DPRD tak tinggal diam. “Kami dorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini bukan pilihan, tapi keharusan,” tegas Muhidi.
Ia juga memastikan arah kebijakan anggaran tetap berpihak kepada rakyat. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jadi prioritas. “Kami kawal ketat. Jangan sampai anggaran hanya jadi angka tanpa dampak,” katanya.
Wakil Gubernur Vasco Ruseimy angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa Pemprov Sumbar sudah menyusun rancangan KUA-PPAS 2026 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025. Semua urusan pemerintahan, proyeksi pendapatan, sumber pembiayaan, dan asumsi ekonomi sudah diperhitungkan. “Kami cermati kondisi ekonomi, baik lokal, nasional, maupun global,” ucapnya.
Rapat paripurna hari ini bukan sekadar formalitas. Ini penegasan bahwa Sumatera Barat tak ingin anggaran jadi sekadar rutinitas tahunan. Di tengah tekanan fiskal, efisiensi dan keberpihakan jadi kata kunci. DPRD dan Pemprov sepakat: rakyat harus tetap jadi pusat dari setiap rupiah yang dibelanjakan. (***)
