PADANG,KLIKSIAR—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan dua agenda utama, yakni penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dan penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (24/11).
Rapat paripurna berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan Bypass, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye, Osman Ayub, dan Jupri, serta Sekretaris Dewan, H. Hendrizal Azhar, SH, MM.
Turut hadir Wali Kota Padang, Fadly Amran, jajaran Forkopimda, Kepala SKPD, Camat, Direktur Perusahaan Daerah, Kepala RSUD M. Zaein, awak media, dan tamu undangan lainnya.
Wakil Ketua Bapemperda, Rafly Boy, dalam laporannya menyampaikan bahwa Propemperda Tahun 2026 disusun berdasarkan surat Wali Kota Padang Nomor 100.3.200/Huk-Pdg/2025 tanggal 20 Agustus 2025 dan hasil rapat Bapemperda pada 10 November 2025.
Propemperda Tahun 2026 terdiri dari 3 Ranperda inisiatif DPRD dan 17 Ranperda usulan Pemerintah Kota Padang. Ranperda inisiatif DPRD meliputi:
– Persyaratan dan Tata Cara Penyediaan Ruang Usaha untuk UMKM (Komisi II)
– Penyelenggaraan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (Komisi III)
– Produk Makanan Halal (Komisi IV)
Sementara Ranperda usulan Pemko Padang mencakup berbagai sektor, di antaranya:
– Pertanggungjawaban APBD 2025
– Perubahan dan Rancangan APBD 2026–2027
– Insentif Investasi, Kesejahteraan Sosial, Pengelolaan Sampah, Perlindungan Lahan Pertanian
– Kawasan Tanpa Rokok, Penyandang Disabilitas, Tera Ulang Alat Ukur
– Perubahan Perda Minuman Beralkohol, Pajak Daerah, dan Susunan Perangkat Daerah
– Rencana Tata Ruang Wilayah 2026–2055
– Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Budaya Minangkabau
Agenda kedua rapat paripurna diisi dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan, catatan, dan rekomendasi terhadap rancangan anggaran yang telah dibahas bersama.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD dalam pembahasan APBD 2026. Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat penyesuaian anggaran, Pemko tetap berkomitmen menjalankan program prioritas.
“Alhamdulillah, kita baru saja menetapkan APBD 2026. Dengan segala keterbatasan, kita tetap menyepakati struktur pembangunan yang akan dijalankan,” ujar Fadly.
Ia menambahkan, Pemko Padang akan terus berupaya mencari sumber pendanaan alternatif di luar APBD agar program unggulan tetap berjalan. Program seperti Padang Melayani, Padang Juara, dan Smart Surau tetap menjadi prioritas.
“Kalaupun ada pembangunan infrastruktur yang belum menjadi prioritas di 2026, kita sepakati untuk diundur ke 2027,” jelasnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. (Adv)
