PADANG,KLIKSIAR—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna pada Selasa (9/12) untuk merumuskan roadmap penanganan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di kota ini. Langkah strategis tersebut diambil sebagai bentuk komitmen bersama dalam memastikan proses penanganan bencana berjalan optimal.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Padang, Muharlion, menjadi forum penting untuk mengevaluasi dampak bencana dan menyusun langkah penanganan yang terukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kota Padang, unsur OPD, serta Forkopimda.
Muharlion menegaskan bahwa percepatan penanganan pascabencana harus menjadi fokus utama pemerintah daerah. Ia menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi bersama jajaran Pemko dan pihak terkait lainnya.
Dalam paparannya, Muharlion mengungkapkan hasil tinjauan lapangan di kawasan Perumahan Permata. Ia melihat tumpukan lumpur dan material banjir masih setinggi pinggang orang dewasa, menandakan proses pembersihan berjalan lambat.
“Kondisi ini harus segera ditangani. Pemerintah daerah perlu menambah alat berat untuk mempercepat pembersihan,” ujarnya.
Ia juga mendorong dilakukannya gotong royong besar-besaran untuk meringankan beban masyarakat. Selain kerusakan fisik, Muharlion menyoroti hilangnya peralatan rumah tangga warga, termasuk alat memasak, yang menyulitkan aktivitas harian mereka. Karena itu, ia meminta agar bantuan dari pihak ketiga difokuskan pada kebutuhan dasar warga terdampak.
Terkait hunian, Muharlion menyebut masih ada warga di Pauh dan siswa SDN 02 Koto Tangah yang belum memiliki tempat tinggal sementara. Ia mendorong pemerintah memanfaatkan rumah relokasi nelayan atau huntara yang tersedia. Bila ada bantuan pembangunan rumah permanen, penyalurannya harus disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak.
DPRD Padang juga akan bekerja sama dengan BNPB untuk menyusun roadmap penanganan bencana yang lebih komprehensif, termasuk masa transisi hingga pemulihan.
Sektor pendidikan turut terdampak. Gedung SD 49 dilaporkan hanyut terbawa arus banjir. Pelaksanaan ujian siswa pun dipindahkan ke SD Ibu Hati. Untuk tahun ajaran baru, DPRD mengusulkan pemanfaatan gedung bekas Kominfo sebagai sekolah sementara.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Algamar, menyampaikan apresiasi atas peran aktif DPRD yang sejak hari pertama bencana telah turun langsung ke lapangan. Menurutnya, masukan dari DPRD menjadi elemen penting dalam penyusunan langkah tindak lanjut oleh Pemko.
Tanggap Darurat Diperpanjang
Sebagai langkah awal, status tanggap darurat diperpanjang hingga 15 Desember 2025. Perpanjangan ini bertujuan memberi waktu yang cukup bagi Pemko Padang untuk memastikan pemulihan layanan dasar berjalan optimal dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa. (Adv)
