Oleh : KEVIN PHILIP – Mahasiswa Megister Ilmu Politik Universitas Andalas
Di sebuah kampung di jantung Sumatera Barat, gonjong rumah gadang masih menjulang seperti sedia kala empat sudut atapnya menusuk langit, simbol dari filosofi alam takambang jadi guru yang telah berusia berabad-abad. Namun di dalam saku setiap orang yang lewat di bawah bayangannya, tersimpan sebuah layar kecil yang menyiarkan realitas yang jauh berbeda. Beberapa waktu lalu, sebuah video siaran langsung dari seorang kreator digital asal ranah ini menjadi viral dan memantik amarah publik: dalam sesi tayangan yang dilangsungkan demi mengejar hadiah virtual dan visibilitas algoritmik, sang penampil melontarkan makian kasar berbahasa daerah dan mengeluarkan ekspresi vokal yang provokatif, jauh dari citra kesantunan yang selama ini dilekatkan pada perempuan Minangkabau. Video itu menyebar dalam hitungan jam, dibagikan bukan sebagai keprihatinan, melainkan sebagai hiburan ditonton, ditertawakan, dan dijadikan bahan lelucon di lini masa.
Ironi ini terlalu tajam untuk diabaikan. Di satu sisi berdiri rumah gadang, arsitektur yang mengabadikan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebuah konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai Bundo Kanduang, limpapeh rumah nan gadang, tiang tengah yang menyangga seluruh martabat kaum. Di sisi lain, muncul sosok di layar kaca yang didorong oleh logika ekonomi yang sama sekali asing bagi filosofi tersebut rela menanggalkan seluruh lapis kehormatan diri demi satu variabel tunggal: atensi. Antara dua kutub ini, terbentang jarak yang bukan sekadar generasional, melainkan jarak peradaban. Dan di jarak itulah, izinkan saya mengajak pembaca menyelami sebuah pertanyaan yang jauh lebih mengganggu daripada sekadar “mengapa ia melakukannya”: mengapa struktur sosial yang mengaku menjaga marwah perempuan Minang justru gagal mencegahnya, dan bahkan lebih menyakitkan, ikut menikmati keruntuhannya sebagai tontonan?
Tubuh sebagai Etalase: Ekonomi Kapitalis Digital dan Logika Nilai Tukar
Untuk memahami fenomena ini, kita perlu meminjam kerangka lama yang ternyata masih sangat relevan: konsep nilai guna (use value) versus nilai tukar (exchange value) yang pernah dirumuskan dalam kritik ekonomi-politik klasik. Dalam masyarakat tradisional, tubuh dan perilaku perempuan Minangkabau memiliki nilai guna yang melekat pada fungsi sosialnya sebagai penjaga sako dan pusako, sebagai pengelola rumah gadang, sebagai simbol kesinambungan garis matrilineal. Nilainya bersifat kualitatif, terikat pada makna dan peran.
Ekonomi digital membalik logika ini secara total. Di platform siaran langsung, tubuh dan ekspresi diri diubah menjadi komoditas dengan nilai tukar yang sangat literal: setiap gestur, setiap kata, setiap desahan dapat dikonversi menjadi koin virtual, lalu diuangkan menjadi rupiah. Ini bukan metafora ini adalah arsitektur bisnis yang riil. Platform-platform tersebut dirancang dengan algoritma yang tidak memiliki kompas moral; ia hanya mengenali satu bahasa, yaitu engagement. Semakin provokatif konten, semakin tinggi durasi tonton, semakin besar pula distribusinya. Dalam logika ini, kesantunan adalah kerugian kompetitif, sementara transgresi adalah keunggulan kompetitif.
Yang terjadi kemudian adalah apa yang oleh para sosiolog kontemporer disebut sebagai self-commodification komodifikasi diri. Ini berbeda dari eksploitasi yang dilakukan pihak eksternal terhadap seseorang; ini adalah kondisi di mana subjek, atas nama agensi dan atas nama bertahan hidup secara ekonomi, menjadi pelaku sekaligus objek dari eksploitasinya sendiri. Sang penampil dalam kasus ini bukanlah korban tunggal dari sebuah sistem yang memaksanya secara langsung, melainkan aktor yang beroperasi rasional di dalam struktur insentif yang telah dirancang sedemikian rupa oleh kapitalisme platform untuk menghadiahi kevulgaran dengan uang tunai. Inilah yang membuat persoalan ini jauh lebih rumit daripada sekadar “kebejatan moral individu”. Ia adalah gejala dari sebuah sistem ekonomi yang telah berhasil menembus ruang paling privat manusia rasa malu dan mengubahnya menjadi barang dagangan.
Pertanyaannya kemudian bergeser dari “siapa yang salah” menjadi “struktur insentif macam apa yang membuat penggadaian marwah menjadi pilihan rasional secara ekonomi?” Jawabannya menohok: ketika kesenjangan ekonomi struktural bertemu dengan platform yang menjanjikan pendapatan instan tanpa modal selain tubuh dan keberanian menabrak tabu, maka bagi sebagian orang, kalkulasi untung-rugi akan selalu condong ke arah transgresi. Di sinilah kapitalisme digital menunjukkan wajah aslinya yang paling telanjang: ia tidak peduli pada falsafah adat, pada ABS-SBK, atau pada konsep raso jo pareso. Ia hanya peduli pada watch time.
Desensitisasi Kolektif: Ketika Rasa Malu Kehilangan Fungsi Sosialnya
Namun akan naif jika kita berhenti pada analisis ekonomi semata, seolah-olah persoalan ini murni soal insentif finansial individu. Ada dimensi kedua yang jauh lebih mengkhawatirkan: pergeseran ambang batas kepatutan kolektif, atau yang dalam kajian psikologi sosial disebut sebagai desensitisasi.
Falsafah Minangkabau mengenal konsep raso jo pareso rasa dan periksa sebuah mekanisme kepekaan sosial berlapis yang mengatur bagaimana seseorang harus bersikap, berbicara, bahkan berjalan di ruang publik, disesuaikan dengan siapa lawan bicaranya dan di ruang mana ia berada. Ini adalah teknologi sosial yang sangat canggih, hasil endapan kearifan berabad-abad, yang berfungsi sebagai rem otomatis terhadap perilaku yang berlebihan. Masalahnya, rem ini dirancang untuk ruang fisik, untuk tatap muka, untuk komunitas yang saling mengenal dan saling mengawasi. Ia tidak pernah dirancang untuk menghadapi ruang digital yang anonim, tanpa batas geografis, dan tanpa konsekuensi sosial yang segera dirasakan.
Di ruang digital, pelaku tidak sedang berhadapan dengan mamak, dengan alim ulama, atau dengan tetangga yang akan menegurnya esok pagi di lapau. Ia berhadapan dengan layar kaca yang dingin, dengan angka-angka penonton yang abstrak, dan dengan komentar-komentar yang datang dari orang-orang tak dikenal yang justru memberi hadiah, bukan teguran, atas perilaku yang seharusnya memalukan. Dalam kondisi ini, mekanisme raso jo pareso kehilangan objeknya. Ia menjadi rem tanpa jalan, kompas tanpa medan magnet.
Yang lebih mencemaskan, fenomena ini tidak berdiri sendiri di ruang maya. Ia menemukan padanannya di ruang luring: maraknya pertunjukan orgen tunggal dengan biduan yang menampilkan goyangan dan lirik-lirik yang jauh dari kepatutan di tengah keramaian publik, di halaman masjid, di pesta pernikahan, bahkan berdekatan dengan acara adat itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa yang sedang terjadi bukanlah persoalan teknologi digital semata, melainkan pergeseran ambang kepatutan yang telah merambah dua ruang sekaligus maya dan nyata. Digital hanya mempercepat dan memperbesar gejala yang sesungguhnya sudah lama bersemayam.
Inilah yang oleh para pemikir budaya disebut sebagai normalisasi transgresi: apa yang dulu memicu rasa malu kolektif, kini memicu decak kagum, tawa, bahkan pujian atas keberanian. Publik yang menonton, membagikan, dan menertawakan video-video semacam ini sesungguhnya adalah bagian dari mesin yang sama yang mereka kutuk. Setiap tayangan ulang, setiap tangkapan layar yang disebarkan dengan dalih “mengecam”, pada kenyataannya memberi bahan bakar tambahan bagi algoritma yang justru menghadiahi viralitas terlepas dari apakah viralitas itu berbentuk pujian atau kecaman. Ironi tak terhindarkan: masyarakat yang paling keras mengutuk kemerosotan moral ini, seringkali adalah masyarakat yang paling aktif mengklik, menonton ulang, dan memperpanjang usia edar video tersebut di linimasa mereka sendiri.
Kealpaan Institusi: Ketika Tigo Tungku Sajarangan Kehilangan Api
Sampai di titik ini, kita telah membedah dua lapis persoalan ekonomi dan kultural. Namun lapis ketiga inilah yang barangkali paling menohok, karena ia mengarahkan cermin bukan kepada sang penampil, melainkan kepada kita semua yang mengaku sebagai penjaga adat.
Minangkabau memiliki struktur kepemimpinan sosial yang khas dan telah teruji sejarah: Tigo Tungku Sajarangan Niniak Mamak yang menjaga adat dan struktur kekerabatan, Alim Ulama yang menjaga syarak dan moralitas keagamaan, serta Cadiak Pandai yang menjaga akal budi dan kemajuan intelektual masyarakat. Ketiganya, dalam idealnya, bekerja sebagai sistem kontrol sosial yang saling menopang tiga batu tungku yang menopang satu periuk bersama, yaitu marwah kolektif masyarakat Minangkabau.
Pertanyaan yang harus kita ajukan dengan jujur: di manakah ketiga tungku ini ketika ruang digital mulai menggerus fondasi yang mereka jaga? Niniak Mamak, yang secara tradisional bertanggung jawab atas perilaku kemenakannya, hari ini seringkali tidak memiliki kapasitas literasi digital untuk memahami, apalagi mengawasi, ruang di mana kemenakannya justru menghabiskan sebagian besar waktu sosialnya. Alim Ulama, yang mimbarnya masih sangat berpengaruh dalam soal moralitas ritual dan ibadah, belum sepenuhnya menjadikan etika digital sebagai medan dakwah yang serius dan berkelanjutan ceramah tentang aurat dan kesantunan masih lebih sering ditujukan pada ruang fisik ketimbang ruang siaran langsung yang justru menjangkau ribuan pasang mata setiap harinya. Cadiak Pandai, kaum terpelajar dan cerdik pandai, terlalu sering terjebak dalam wacana akademis yang jauh dari akar rumput, menulis kajian di jurnal-jurnal yang tidak pernah dibaca oleh mereka yang justru paling membutuhkan pencerahan.
Kegagalan ini diperparah oleh institusi lain yang semestinya menjadi tameng pertama: keluarga dan pendidikan formal. Pendidikan moral di sekolah-sekolah kita hari ini terlalu sering berhenti pada hafalan nilai-nilai normatif tanpa pernah benar-benar membekali generasi muda dengan daya kritis untuk menavigasi godaan ekonomi platform digital. Tidak ada kurikulum yang secara serius mengajarkan bagaimana algoritma bekerja, bagaimana ia dirancang untuk mengeksploitasi kerentanan psikologis dan ekonomi penggunanya, dan bagaimana seseorang bisa menjadi korban sekaligus pelaku dalam sistem yang sama. Anak-anak Minangkabau hari ini fasih menggunakan aplikasi siaran langsung jauh sebelum mereka memahami konsekuensi jangka panjang dari setiap detik yang mereka pertontonkan kepada dunia.
Maka ketika publik ramai-ramai menuding sang penampil sebagai aib tunggal yang mencoreng nama baik ranah, sesungguhnya kita sedang melakukan apa yang dalam ilmu politik disebut sebagai scapegoating mengalihkan tanggung jawab struktural kepada satu individu yang paling mudah dijadikan sasaran kemarahan kolektif, sembari membebaskan diri kita sendiri, institusi kita sendiri, dan sistem yang kita biarkan bertumbuh tanpa pengawasan, dari segala bentuk introspeksi. Ini adalah bentuk kemunafikan sosial yang paling nyaman: menghukum simtom, sambil membiarkan penyakitnya terus menjalar.
Falsafah yang Kehilangan Penjaga
ABS-SBK bukanlah sekadar slogan yang dipahat di gerbang masuk kota atau dicetak di kop surat pemerintahan daerah. Ia adalah sebuah sistem etika yang lahir dari dialektika panjang antara adat lokal dan ajaran Islam, sebuah upaya untuk menyeimbangkan hukum adat dengan hukum syariat dalam satu tarikan napas kehidupan bermasyarakat. Falsafah ini pernah menjadi salah satu sistem sosial paling maju di Nusantara dalam hal pengaturan hubungan antara individu, keluarga besar, dan komunitas.
Tetapi falsafah, seagung apa pun rumusannya, hanya hidup selama ada institusi yang menegakkannya dengan konsisten, dan hanya relevan selama ia mampu beradaptasi dengan medan pertempuran yang baru. ABS-SBK dirumuskan pada zaman ketika ruang publik masih dapat diawasi secara langsung, ketika reputasi seseorang bergantung pada penilaian tetangga dan kerabat yang mengenalnya seumur hidup. Ia belum pernah diuji menghadapi ruang tanpa batas, tanpa wajah, tanpa konsekuensi sosial yang segera, seperti yang ditawarkan oleh platform digital hari ini.
Kegagalan bukan terletak pada falsafahnya ABS-SBK tetap merupakan kerangka etis yang kokoh dan relevan. Kegagalan terletak pada kelambanan para penjaganya untuk menerjemahkan falsafah tersebut ke dalam bahasa dan medan yang baru. Selama Tigo Tungku Sajarangan masih berpikir bahwa ancaman terhadap marwah Minangkabau hanya datang dari luar dari budaya asing, dari pengaruh Barat yang datang secara fisik—dan gagal menyadari bahwa ancaman paling nyata hari ini justru datang dari dalam saku setiap anak kemenakan mereka sendiri, dalam bentuk aplikasi yang mereka unduh dengan sukarela, maka falsafah seagung apa pun hanya akan menjadi museum nilai yang indah dipandang namun tak lagi berfungsi.
Cermin yang Enggan Kita Tatap
Video yang viral itu, pada akhirnya, bukanlah anomali. Ia adalah cermin dan cermin yang jujur selalu menyakitkan untuk ditatap. Ia memantulkan wajah kita semua: masyarakat yang gemar mengutuk di ruang komentar namun lupa menegur di ruang nyata; institusi adat yang sibuk menjaga simbol-simbol seremonial namun alpa membangun benteng etika digital; keluarga yang menyerahkan pengasuhan moral kepada algoritma sejak dini demi ketenangan sesaat; dan sistem pendidikan yang mencetak generasi fasih berteknologi namun rapuh secara batin.
Kita bisa saja menghukum satu wajah di layar kaca, menghapus satu akun, memadamkan satu siaran. Namun selama logika ekonomi kapitalis digital tetap menghadiahi transgresi dengan atensi dan rupiah, selama ambang kepatutan kolektif kita terus terkikis tanpa disadari, dan selama Tigo Tungku Sajarangan terus berdiam diri menunggu krisis berikutnya untuk sekadar bereaksi alih-alih mencegah, maka wajah-wajah baru akan terus bermunculan di layar satu demi satu, silih berganti, masing-masing membawa serpihan marwah yang sama, digadaikan demi genggaman rupiah digital yang fana.
Bundo Kanduang bukan sekadar gelar kehormatan yang diwariskan lewat garis keturunan. Ia adalah tanggung jawab kolektif yang harus terus-menerus dijaga, dirawat, dan bila perlu diperjuangkan ulang di setiap generasi dan di setiap medan baru yang muncul. Jika hari ini kita hanya sanggup marah pada layar kaca tanpa berani menatap cermin yang ia pantulkan, maka jangan heran bila kelak rumah gadang hanya akan tersisa sebagai latar foto wisata megah dari luar, namun kosong dari falsafah yang dulu menghidupinya. Pertanyaannya bukan lagi apakah keruntuhan ini akan terjadi. Pertanyaannya adalah: berapa banyak lagi wajah yang harus kita korbankan sebagai tumbal viralitas, sebelum kita sungguh-sungguh bergerak menyalakan kembali api di ketiga tungku itu?
