PADANG, KLIKSIAR— Di tengah ancaman menyusutnya alokasi dana pusat, Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, tampil garang memimpin Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (30/9/2025). Rapat digelar di ruang sidang utama DPRD Sumbar, dengan atmosfer politik yang mulai memanas.
Muhidi, didampingi Wakil Ketua Iqra Chissa dan Sekwan Maifrizon, tak segan menyuarakan keresahan fiskal daerah. “Alokasi TKDD 2026 hanya Rp2,75 triliun. Turun tajam Rp664 miliar dari tahun sebelumnya. Ini bukan sekadar angka ini ancaman terhadap belanja pegawai dan layanan publik,” tegasnya, dengan nada yang tak bisa ditawar.
Turut hadir Wakil Gubernur Vasco Ruseimy bersama jajaran Forkopimda, Sekda, pimpinan OPD, serta unsur perbankan dan BUMD. Vasco, dalam nada yang lebih diplomatis, menyampaikan tema pembangunan 2026 Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Namun, di balik jargon pembangunan, angka-angka bicara lain. Pendapatan daerah diproyeksikan Rp6,15 triliun, dengan PAD Rp2,92 triliun dan transfer Rp3,18 triliun. Belanja daerah dirancang Rp6,14 triliun, menyisakan surplus tipis Rp10 miliar. “Kita bicara surplus, tapi jangan lupa: belanja operasi menyedot Rp4,68 triliun. Ini bukan ruang fiskal, ini lorong sempit,” sindir Muhidi.
Vasco mengakui, penurunan TKDD memaksa pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran. “Kami siap bersinergi dengan DPRD agar RAPBD segera ditetapkan,” ujarnya, mencoba meredam ketegangan.
Rapat ditutup dengan penegasan: Fraksi-fraksi DPRD akan menyampaikan pandangan umum pada Jumat, 3 Oktober 2025. Tapi satu hal sudah jelas APBD 2026 bukan sekadar dokumen anggaran. Ia adalah medan tempur politik, fiskal, dan keberpihakan. (***)
