Padang,Kliksiar— Pemerintah Kota Padang terus memperkuat kemitraan dengan PT Semen Padang dalam program Bersinergi Membangun Nagari (BMN) 2025. Rencana kerja pemberdayaan masyarakat ini resmi diluncurkan pada Selasa, (10/6/2025) di Wisma Indarung oleh Asisten I Setdako, Edi Hasymi.
“Atas nama Pemko Padang, kami mengapresiasi PT Semen Padang yang telah menunjukkan komitmen nyata bagi masyarakat sekitar. Program BMN ini lebih dari sekadar CSR, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial yang memberikan dampak langsung,” ujar Edi Hasymi saat membuka acara.
Dengan total anggaran Rp2,29 miliar, RKPM BMN 2025 mencakup 98 kegiatan pemberdayaan yang tersebar di tiga kecamatan: Lubuk Kilangan, Pauh, dan Lubuk Begalung. Lebih dari 4.400 warga akan menerima manfaat dari program ini, yang dirancang melalui rembuk warga untuk memastikan skema yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan nyata.
Meski demikian, Edi Hasymi menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan.
“Jangan sampai program ini hanya menjadi daftar proyek. Pemerintah siap mendampingi, tetapi masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawal dan menjalankan inisiatif ini. Dampaknya baru akan terasa jika ada rasa memiliki dari warga,” tegasnya.
Ia juga mendorong partisipasi lurah, camat, serta tokoh adat agar aktif memantau jalannya program demi memastikan implementasi sesuai dengan tujuan awal.
Kepala Unit CSR PT Semen Padang, Ilham Akbar, menjelaskan bahwa penyusunan RKPM BMN 2025 dilakukan secara partisipatif dan transparan. Program ini dijalankan melalui empat pilar utama: Pengurus Forum Nagari, Local Community Organizer (LCO), Lembaga Keuangan Nagari (LKN), serta tim monitoring dan evaluasi.
“Kami berperan sebagai fasilitator. Yang bergerak dan menjalankan haruslah masyarakat sendiri, karena esensi dari pemberdayaan adalah saat warga mampu mandiri dan berdaya atas diri mereka sendiri,” ungkap Ilham Akbar.
Pemko Padang berharap pendekatan ini bisa menjadi contoh bagi sektor swasta, BUMN, dan pemerintah dalam membangun masyarakat yang berdaya secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.
(***)
