Padang,Kliksiar– Langkah nyata Pemerintah Kota Padang dalam menghadirkan akses kesehatan yang lebih merata kini mulai dirasakan masyarakat. Sejak diluncurkan pada 5 Maret 2025, Program Unggulan (Progul) BPJS Kesehatan Gratis telah menjangkau hampir 14.000 warga Kota Padang, memberikan harapan bagi mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan kesehatan.
Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang, Yuliadi Chandra, mengapresiasi komitmen Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir dalam menuntaskan salah satu tantangan utama masyarakat.
“Saya ucapkan terima kasih atas langkah konkret yang telah diambil. Ini bukan sekadar kebijakan, tetapi bentuk kepedulian nyata kepada warga yang membutuhkan,” kata Chandra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/5/2025).
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam layanan BPJS Kesehatan agar masyarakat mendapatkan kepastian serta kenyamanan dalam mengakses fasilitas medis.
“Keterbukaan informasi dari pihak rumah sakit sangat diperlukan. Pelayanan yang baik bukan hanya tentang obat yang diberikan, tetapi juga tentang rasa nyaman dan kepastian bagi pasien,” imbuhnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, mengungkapkan bahwa sejak awal peluncuran program ini, jumlah penerima manfaat terus bertambah.
“Pada bulan Maret, sebanyak 3.032 warga terdaftar sebagai penerima manfaat BPJS Kesehatan Gratis, kemudian meningkat tajam pada April dengan tambahan 10.957 jiwa. Hingga saat ini, total penerima sudah mencapai 13.989 orang,” jelasnya.
Di sisi lain, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan rasa syukurnya karena program ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami bersyukur Progul ini berjalan sesuai harapan. Ini menjadi langkah awal menuju akses kesehatan yang lebih merata dan inklusif bagi warga Kota Padang,” ujarnya.
Namun, Fadly menegaskan bahwa program ini difokuskan pada masyarakat kurang mampu. Ia mengajak warga yang memiliki kecukupan finansial untuk tetap membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri.
“Mari kita prioritaskan mereka yang benar-benar membutuhkan. Bagi yang memiliki kemampuan finansial, tetaplah membayar iuran mandiri agar anggaran daerah dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti perbaikan jalan, drainase, dan kebersihan kota,” tutupnya.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah, program ini diharapkan menjadi awal dari perubahan besar dalam akses kesehatan di Kota Padang agar layanan medis bukan lagi menjadi beban, tetapi hak yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat.
(***)
