PADANG,KLIKSIAR — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta seluruh pemerintah daerah terdampak bencana hidrometeorologi mempercepat penyaluran bantuan stimulan rumah rusak serta pembangunan hunian tetap (Huntap). Menindaklanjuti arahan tersebut, Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar masyarakat segera kembali menempati rumah yang layak.
Komitmen itu disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, usai mengikuti Rapat Evaluasi Bantuan Stimulan Rumah Rusak Pascabencana Hidrometeorologi yang dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (6/7).
Rapat tersebut diikuti 42 kepala daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Dalam arahannya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan dan sedang ditargetkan tuntas pada 2026. Sementara penyelesaian rumah rusak berat melalui pembangunan hunian tetap ditargetkan rampung pada 2027.
Menurutnya, pemerintah pusat juga tengah mengusulkan peningkatan bantuan pembangunan Huntap mandiri dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta per unit. Usulan itu mempertimbangkan besarnya kebutuhan biaya pembangunan rumah yang layak.
“Penyaluran bantuan stimulan maupun Dana Tunggu Hunian (DTH) di sejumlah daerah masih jauh dari target. Karena itu, pemerintah daerah harus mempercepat realisasinya agar masyarakat segera menerima haknya,” ujar Suharyanto.
Ia menambahkan, sambil menunggu keputusan kenaikan nilai bantuan, pembangunan Huntap harus tetap berjalan. BNPB, katanya, siap membantu penyediaan keramik melalui dukungan para donatur, sedangkan biaya distribusi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Menanggapi arahan tersebut, Maigus Nasir meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersama camat dan lurah bergerak cepat menyelesaikan seluruh tahapan penyaluran bantuan.
“Percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak segera memperoleh kepastian dan kembali menempati hunian yang layak,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton mengatakan, bantuan stimulan bagi 55 penerima rumah rusak ringan dan sedang telah disalurkan seluruhnya. Pemko Padang juga telah mengusulkan tambahan enam kepala keluarga sebagai penerima bantuan tahap berikutnya.
Di sisi lain, pembangunan 23 unit Huntap mandiri saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat BNPB.
Hendri menjelaskan, kebutuhan Huntap di Kota Padang mencapai 523 unit. Sebanyak 240 unit direncanakan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi, 183 unit oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sedangkan sisanya akan didukung BNPB.
Saat ini, pembangunan 85 unit Huntap terpusat oleh Yayasan Buddha Tzu Chi telah berjalan. Sementara pembangunan 183 unit Huntap oleh Kementerian PKP di kawasan Lambung Bukit dijadwalkan dimulai pada Agustus 2026.
“Dengan progres yang ada, kami optimistis seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Padang dapat diselesaikan sesuai target BNPB pada 2027,” ujar Hendri. (*)
