Padang,Kliksiar– Upaya pemerintah dalam menangani persoalan banjir di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, mendapat respon positif dari masyarakat. Normalisasi Bandar II yang menjadi harapan warga akhirnya dikerjakan, setelah usulan mereka mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Ketua RW 13, Sukirman, tak bisa menyembunyikan rasa syukur atas langkah cepat yang diambil pemerintah.
“Hanya dalam waktu kurang dari satu bulan setelah kami menyampaikan usulan, pengerjaan langsung dimulai. Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi atas respon yang begitu cepat,” ujarnya, Rabu, 28 Mei 2025.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, turun langsung ke lokasi proyek di Jalan Mawar Ujung, RT 03/RW 13, untuk memastikan jalannya pengerjaan normalisasi. Ia menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari strategi pengendalian banjir di kawasan Dadok Tunggul Hitam dan Aia Pacah.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan juga masyarakat yang turut berkontribusi melalui hibah lahan, sehingga pengerjaan proyek ini bisa berjalan lancar,” kata Fadly, yang didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto.
Selain melakukan peninjauan, Fadly Amran juga berdialog langsung dengan warga, menyerap aspirasi mereka terkait persoalan lingkungan yang masih perlu ditindaklanjuti.
“Ini baru awal dari berbagai langkah ke depan. Kita ingin agar upaya pengendalian banjir dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sebelumnya, kita sudah mendapatkan bantuan dari BWS Sumatera V untuk normalisasi Sungai Batang Kandis, dan sekarang kita lanjutkan bersama Dinas SDABK,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas SDABK Provinsi Sumatra Barat, Rifda Suriani, menjelaskan bahwa kawasan Aia Pacah memang tergolong daerah rawan genangan, sehingga normalisasi Bandar II menjadi langkah strategis.
“Panjang pengerjaan normalisasi mencapai 920 meter dengan lebar 3 hingga 4 meter. Proyek ini ditargetkan rampung dalam waktu satu minggu, dan diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan banjir di kawasan ini,” tutupnya.
Respon cepat ini membuktikan bahwa komunikasi antara masyarakat dan pemerintah berjalan efektif, di mana aspirasi warga benar-benar diakomodasi sebagai bagian dari solusi konkret yang menguntungkan banyak pihak. (***)
