Bawaslu Sumbar Turun ke Pasaman, Pastikan PSU Pilkada Sesuai Putusan MK 

oleh -33 Dilihat
oleh

Pasaman,Kliksiar– Pilkada bukan hanya soal angka di atas kertas. Demokrasi harus berjalan sesuai aturan, transparan, tanpa celah manipulasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat tidak tinggal diam. Mereka turun ke lapangan, memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pasaman benar-benar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis, (8 /5/ 2025).

Supervisi ini bukan sekadar formalitas. Bawaslu Sumbar ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana proses PSU berjalan. Mereka ingin memastikan tahapan ini tidak menyisakan celah kecurangan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Sumbar, Vifner, menegaskan bahwa pengawasan ini harus dilakukan secara ketat.

“Kami tidak ingin PSU ini sekadar berlangsung, tapi harus berjalan sesuai aturan. Kami ingin masyarakat benar-benar percaya pada hasil akhirnya,” ujarnya saat meninjau proses pemungutan suara bersama tim sekretariat Bawaslu Sumbar dan rekan media.

Bawaslu Sumbar juga mencermati semua laporan pelanggaran yang muncul selama PSU berlangsung. Vifner memastikan bahwa seluruh berkas administrasi telah diperiksa secara prosedural.

“Semua laporan kami proses sesuai mekanisme yang berlaku. Tidak ada yang boleh lolos dari pengawasan. Kami terus berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pasaman,” tambahnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, Rini Juita, menyambut baik kunjungan ini. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Bawaslu Provinsi dan Kabupaten akan memperkuat integritas pengawasan Pilkada.

“Kami berterima kasih atas supervisi dari Bawaslu Sumbar. Ini bukti bahwa pengawasan pemilu tidak boleh dilakukan setengah hati,” kata Rini didampingi anggota Bawaslu Pasaman, Lumban Tori.

Bawaslu ingin memastikan proses Pilkada tidak sekadar berlangsung, tetapi berjalan jujur, adil, dan demokratis.

“Kami ingin suasana tetap kondusif. Partisipasi masyarakat Pasaman sangat kami apresiasi, karena mereka ikut mengawasi Pilkada ini agar tetap aman dan lancar,” tutup Vifner.

Supervisi ini bukan soal formalitas. Ini soal menjaga kepercayaan publik. Bawaslu memastikan bahwa setiap suara benar-benar dihitung, setiap tahap berjalan sesuai aturan, dan demokrasi tetap tegak tanpa intervensi yang mencederainya.  (***)