Padang,Kliksiar — Di aula Kantor KPU Sumatera Barat, deretan kursi nyaris penuh. Perwakilan dari Bawaslu, Dinas Dukcapil, TNI, Polri, hingga unsur partai politik tampak menyimak dengan serius. Siang itu, Jumat, 4/ 2025, Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat pleno terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I.
Tugas berat menanti: memutakhirkan daftar pemilih untuk menyongsong Pemilu 2029 agar lebih akurat, inklusif, dan valid.
Muhamad Khadafi, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, mengambil mikrofon. Di hadapan para hadirin, ia menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang sinergi antarlembaga. “PDPB bukan sekadar seremonial. Ini pondasi bagi pemilu yang kredibel,” ujarnya.
Khadafi tak hanya menyampaikan pujian. Ia menyoroti kelambanan dalam penghapusan data pemilih yang telah meninggal. Penyebabnya klasik: akta kematian belum diterbitkan karena tidak diajukan oleh keluarga. “Proses ini berada di ranah Disdukcapil, bukan KPU atau Bawaslu. Tapi jika pemerintah memberikan insentif bagi pengurusan akta kematian, proses bisa lebih cepat,” katanya.
Ia juga menyinggung logistik pemilu yang berpotensi mubazir jika data pemilih tidak dibersihkan. “Bayangkan surat suara tercetak untuk orang yang sudah tiada. Efek anggarannya bisa signifikan,” ucapnya.
Isu lain adalah data pensiunan TNI dan Polri yang belum memperbarui status pekerjaan di KTP, sehingga rawan menimbulkan ketidaksesuaian data. Padahal, ketepatan data ini sangat penting sebagai dasar hak pilih.
Kritik dan saran yang dilontarkan Bawaslu langsung dicatat oleh KPU dalam Berita Acara rapat. KPU juga menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu dan seluruh stakeholder yang hadir atas pengawasan yang dilakukan.
Pleno itu tak hanya menyisir angka dan nama—ia merepresentasikan sebuah komitmen bersama, agar setiap suara di 2029 punya landasan yang sahih dan transparan.
