PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang bergerak cepat menindaklanjuti dampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Wali Kota Padang Fadly Amran meninjau langsung proses penanganan bencana di kawasan Gunung Sariak dan Lapau Munggu, Selasa (4/8/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Fadly Amran didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Fadelan.
Sejumlah rumah warga dan fasilitas pendidikan terdampak banjir. Pasca banjir, material lumpur masih memenuhi sejumlah lokasi sehingga membutuhkan penanganan dan pembersihan segera.
Fadly Amran mengatakan, saat ini proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi sebelumnya masih berlangsung. Namun, Kota Padang kembali dilanda cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir di sejumlah kawasan.
“Saat ini seluruh personel DLH, BPBD dan Samkar turun untuk membersihkan sisa material banjir,” ujar Fadly.
Ia menegaskan, seluruh sumber daya Pemko Padang dikerahkan untuk membersihkan sisa-sisa banjir, baik pada fasilitas publik maupun lingkungan rumah warga yang terdampak.
Selain penanganan darurat, Pemko Padang juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengendali bencana. Fadly menyebut pihaknya telah meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur yang menjadi bagian dari penanganan pascabencana hidrometeorologi November 2025.
“Kami juga sudah meminta kepada Pemprov dan BWS untuk menyegerakan pelaksanaan proyek infrastruktur perbaikan pasca rehab rekon bencana hidrometeorologi November 2025 lalu. Walaupun tentu ada tahapan proses-proses pengadaan yang harus dipenuhi,” katanya.
Menurutnya, Pemko Padang juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum melalui balai terkait kebutuhan infrastruktur pengendali banjir di Kota Padang.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Pemprov dan Kementerian PU melalui Balai, untuk menegaskan kebutuhan Pemko Padang akan cek dam, sabo dam, dan penataan aliran sungai,” ungkap Fadly.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang diminta memastikan jaringan drainase di wilayah kota dapat berfungsi secara optimal sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko genangan dan banjir.
Pemko Padang memastikan penanganan pascabanjir terus dilakukan, sembari mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memperkuat mitigasi bencana di Kota Padang.
