PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat penerapan ekonomi dan keuangan syariah di lingkungan pemerintahan. Salah satunya melalui peningkatan literasi ekonomi keuangan syariah bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) dan perusahaan umum daerah (Perumda).
Kegiatan pelatihan dan penguatan literasi tersebut digelar di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (9/9/2026), dan dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Padang Indra Noveri, serta perwakilan OPD dan Perumda di lingkungan Pemko Padang.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, penguatan literasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemko Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang selaras dengan nilai agama dan budaya.
Menurutnya, penerapan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah di lingkungan Pemko Padang telah mulai dilakukan secara bertahap sejak Juli 2026.
“Sejak bulan Juli lalu, kita sudah menerapkan metode pengelolaan keuangan berbasis syariah. Alhamdulillah, Pemko Padang meraih penghargaan Terbaik 1 Anugerah Adinata Syariah 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat,” ujar Maigus.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026.
Maigus menegaskan, keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti pada capaian penghargaan. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan pemahaman mengenai prinsip ekonomi dan keuangan syariah tumbuh secara merata di kalangan aparatur.
Karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting dalam proses penerapan kebijakan tersebut. Pemko Padang menilai, belum optimalnya penerapan prinsip syariah di tengah masyarakat maupun aparatur antara lain berkaitan dengan tingkat pemahaman dan literasi yang belum merata.
“Kita ingin kebijakan ini berjalan bukan sekadar karena pendekatan power atau perintah, melainkan karena seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama bahwa pengelolaan berbasis syariah ini adalah hal penting yang harus kita tindak lanjuti bersama,” katanya.
Melalui pelatihan tersebut, Pemko Padang juga ingin menyamakan persepsi aparatur mengenai konsep, prinsip, serta penerapan ekonomi dan keuangan syariah dalam lingkungan kerja masing-masing.
Para perwakilan OPD dan Perumda yang mengikuti kegiatan tersebut selanjutnya diamanahkan untuk menyosialisasikan kembali pengetahuan yang diperoleh kepada jajaran di instansi masing-masing.
Dengan demikian, penerapan ekonomi dan keuangan syariah di lingkungan Pemko Padang diharapkan tidak bersifat seremonial, tetapi menjadi bagian dari kesadaran bersama dan diterapkan secara berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
