Padang,Kliksiar– Di balik angka-angka dalam laporan keuangan, ada pertanyaan besar yang menggelitik: apakah pengadaan barang dan jasa benar-benar berpihak pada rakyat? Wali Kota Padang, Fadly Amran, tak ingin pengadaan hanya menjadi rutinitas birokrasi tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam pertemuan bersama PA/KPA, PPK, PPTK, dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan UKPBJ Kota Padang tahun 2025, Selasa (3/6/2025) di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Fadly menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan harus menggerakkan ekonomi lokal.
“Kalau kita ingin ekonomi lokal tumbuh, kebijakan pengadaan harus berpihak pada pelaku usaha lokal. Jangan sampai anggaran besar hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara UMKM hanya jadi penonton,” ujarnya.
Pemerintah pusat telah membuka jalur dengan katalog elektronik yang mencakup berbagai sektor usaha, mulai dari kuliner, alat tulis kantor, percetakan, hingga konstruksi. Namun, katalog itu tak boleh sekadar menjadi pajangan.
“Jangan sampai katalog hanya jadi formalitas. Kalau mau mendukung UMKM, fasilitasi mereka masuk ke dalam sistem. Kalau ada kendala teknis, bantu mereka, damping mereka,” tegasnya.
Ia juga menyoroti target alokasi minimal 40% anggaran pengadaan untuk UMKM yang harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar angka di laporan.
“Yang kita kejar bukan sekadar persentase, tapi dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Fadly menekankan pentingnya kompetensi pejabat pengadaan. Ia meminta agar setiap PPTK memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan, bahkan menyebut bahwa ASN yang memiliki sertifikasi PBJ akan diprioritaskan untuk promosi jabatan.
“Kalau tidak paham regulasi, jangan harap bisa mempercepat belanja. Administrasi yang tertib adalah kunci efektivitas pengadaan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Padang, Malvi Hendri, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah ujung tombak dalam memastikan program prioritas Pemko berjalan efektif dan transparan.
“Di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Pemko mendorong tiga program strategis: Padang Amanah, UMKM Naik Kelas, dan Padang Rancak. Pengadaan menjadi kunci penggeraknya,” ujar Malvi.
Ia menyebutkan bahwa UKPBJ Kota Padang berkomitmen menjaga integritas dan efektivitas pengadaan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi dari program “Padang Amanah” yang menolak segala bentuk penyimpangan.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan sampai ke masyarakat dan memberikan manfaat maksimal. Pengadaan harus bersih, transparan, dan berorientasi hasil,” katanya.
Data tahun 2025 mencatat nilai belanja pengadaan Kota Padang sebesar Rp1,28 triliun, dengan realisasi penyedia Rp212,98 miliar. Dari jumlah itu, realisasi untuk produk dalam negeri mencapai 29,79%, sementara realisasi untuk UMK-K mencapai 59,32%. Pemanfaatan e-purchasing sudah berada di angka 43,52%.
Tak kalah penting, lanjut Malvi, program “Padang Rancak” yang fokus pada penataan kota juga bergantung pada pengadaan yang berkualitas dan tepat waktu.
“Kami ingin seluruh pelaku pengadaan meningkatkan profesionalisme, patuh pada aturan, dan menjaga etika kerja. Sistem pengadaan yang efisien dan berintegritas adalah fondasi dari Kota Padang yang sejahtera dan bermartabat,” tutupnya.
(***)
