PADANG — Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat (Sumbar) memperkuat sinergi dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kota Padang.
Hal itu mengemuka dalam audiensi Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, beserta jajaran, di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Padang, Tarmizi Ismail, Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang, Syahendri Barkah, serta jajaran BNNP Sumbar.
Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan Pemko Padang, terutama dalam membangun pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dari tingkat hulu.
Salah satu langkah yang dibahas ialah penguatan Integrasi Kurikulum Anti Narkotika (IKAN) di lingkungan pendidikan. Program tersebut ditargetkan mulai diterapkan di Kota Padang tahun ini.
“Terima kasih kepada Pak Wali atas dukungannya terhadap integrasi kurikulum anti narkotika di tingkat SD dan SMP se-Kota Padang. Kita akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menindaklanjuti rencana tersebut,” ujar Toton.
Menurut Toton, persoalan penyalahgunaan narkoba di Sumbar, termasuk Kota Padang, masih membutuhkan perhatian serius. Perkembangannya belum menunjukkan penurunan yang berarti sehingga kewaspadaan dan keterlibatan masyarakat perlu terus ditingkatkan.
Ia menegaskan, upaya pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum karena keterbatasan personel. Peran masyarakat, lingkungan, serta unsur adat dinilai penting dalam membangun sistem pencegahan yang lebih kuat.
“Kita tidak mungkin selalu mengandalkan aparat karena keterbatasan personel. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam isu narkoba harus terus ditumbuhkan, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan dan penguatan peran unsur adat,” katanya.
Toton juga mengungkapkan data survei prevalensi tahun 2019 yang mencatat angka penyalahgunaan narkoba di Sumbar mencapai 1,1 persen, atau sekitar 63 ribu orang dari total 5,4 juta penduduk.
Sementara kapasitas rehabilitasi yang tersedia saat ini baru mampu menangani sekitar 500 orang per tahun.
“Artinya, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara jumlah masyarakat yang membutuhkan pemulihan dan kapasitas rehabilitasi yang tersedia. Karena itu, upaya pencegahan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas,” tuturnya.
IKAN Diintegrasikan dengan Smart Surau
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan kesiapan Pemko Padang mendukung program pencegahan narkoba yang digagas BNNP Sumbar.
Menurut Fadly, program IKAN dapat diintegrasikan dengan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW) sebagai bagian dari aktivasi Program Unggulan (Progul) Smart Surau.
Selain itu, materi pencegahan narkoba juga dapat diperkuat melalui muatan lokal di tingkat SD dan SMP.
“Kita siap mendukung program ini, termasuk Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) yang digagas BNNP untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan dan pergaulan siswa,” ujar Fadly.
Ia menilai lingkungan pendidikan menjadi salah satu ruang penting untuk membangun kesadaran sejak dini. Karena itu, kolaborasi antara Pemko Padang, BNNP Sumbar, sekolah, keluarga, masyarakat, dan unsur adat diperlukan agar upaya pencegahan berjalan secara berkelanjutan.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan pendidikan dan masyarakat yang lebih terlindungi dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kota Padang.
