PADANG,KLIKSIAR— Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat sejak awal Desember 2025 menimbulkan kerugian besar. Berdasarkan data resmi Pemerintah Provinsi Sumbar per 8 Desember 2025 pukul 08.00 WIB, total kerugian ditaksir mencapai Rp1,83 triliun lebih.
Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi, menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan silaturahmi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar di Istana Gubernuran, Senin (7/12). Dalam pertemuan yang dihadiri Penasehat PWI Sumbar Hasril Chaniago, Ketua PWI Widya Navies, Ketua DKP Zul Effendi, serta sejumlah pengurus lainnya, Mahyeldi menyebutkan bahwa bencana kali ini merupakan salah satu yang terparah dalam satu dekade terakhir.
“Dampaknya sangat luas dan berat. Ribuan rumah rusak, puluhan ribu warga mengungsi, dan ratusan jiwa menjadi korban,” ujar Mahyeldi.
Data mencatat, sebanyak 234 orang meninggal dunia, 95 orang masih dinyatakan hilang, dan 112 lainnya mengalami luka-luka. Jumlah warga terdampak mencapai 247.762 jiwa, dengan 20.474 di antaranya terpaksa mengungsi karena rumah dan lingkungan mereka hancur diterjang banjir bandang, galodo, dan longsor.
Kerusakan infrastruktur juga sangat parah. Rumah rusak ringan tercatat 5.290 unit, rusak sedang 983 unit, dan rusak berat 1.629 unit. Selain itu, 38.900 rumah terendam dan 755 unit lainnya hanyut atau hilang.
Fasilitas umum dan pelayanan dasar turut terdampak. Sebanyak 153 rumah ibadah, 66 fasilitas kesehatan, 28 kantor layanan publik, serta 170 sekolah mengalami kerusakan. Di sektor sarana prasarana vital, tercatat 172 ruas jalan, 46 jembatan, dan 135 fasilitas telekomunikasi rusak, yang menyebabkan distribusi bantuan ke daerah terdampak menjadi terhambat.
Kerugian terbesar tercatat pada sektor sosial ekonomi yang mencapai Rp1,08 triliun, disusul sektor perumahan Rp499,8 miliar, sarana prasarana vital Rp201,5 miliar, dan pelayanan dasar Rp43,5 miliar.
Sektor pertanian juga mengalami kerusakan luas, meliputi 6.749 hektare sawah, 6.713 hektare lahan, 1.031 hektare kebun, serta 10.486 hektare kolam budidaya.
Pemerintah Provinsi Sumbar bersama BNPB, TNI, Polri, Basarnas, dan instansi terkait terus melakukan upaya percepatan pencarian korban hilang, penyaluran bantuan logistik, serta perbaikan akses yang terputus.
Meski demikian, sejumlah daerah masih dalam status tanggap darurat. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada karena potensi cuaca ekstrem diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. (***)
