PADANG, Kliksiar – Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Sumatera Barat, sangat menaruh perhatian terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, mengingat meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender. Untuk menekan terulangnya kasus-kasus tersebut serta memastikan penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender secara komprehensif, NPWCC Sumatera Barat mengunjungi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Kedatangan NPWCC Sumatera Barat diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, serta dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan terkait. Pertemuan tersebut membahas optimalisasi penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat.
Direktur NPWCC Sumatera Barat, Rahmi Meri Yenti, menyampaikan bahwa sejak Juli 2024, NPWCC rutin melakukan pertemuan dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender berlangsung secara komprehensif.
“Berdasarkan data NPWCC dari 2015 hingga 2023, terdapat sebanyak 952 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan. Pelaporan terus meningkat, sementara penanganan dan pemulihan belum komprehensif, sehingga rentan terjadi kekerasan berulang pada korban,” jelas Rahmi Meri Yenti.
Rahmi juga menyebutkan bahwa tantangan terbesar dalam penanganan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender adalah ketersediaan anggaran.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak. “Permasalahan yang disampaikan NPWCC sangat memerlukan perhatian dan kepedulian dari semua pihak,” ujar Muhidi di ruang khusus II DPRD Sumbar, Senin (13/1/2025).
Muhidi menekankan pentingnya mengetahui akar permasalahan sebelum menindaklanjuti masukan dari NPWCC. “Semua masukan ini perlu ditindaklanjuti agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi berulang-ulang,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam menekan kekerasan terhadap wanita. “Jika dilakukan secara masif, kita dapat mengatasi masalah ini bersama-sama,” tambah Muhidi.
“Kami menghimbau semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menekan angka kekerasan terhadap wanita dan anak, sehingga dapat menekan kasus-kasus serupa,” tutup Muhidi. (***)