*PADANG* – Kebutuhan infrastruktur jalan lingkungan yang layak hingga pengaduan terkait iuran sekolah menjadi aspirasi masyarakat yang ditampung Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, saat melaksanakan agenda reses perseorangan masa sidang kedua di Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, pada Senin (17/2/2025).
Pada reses yang diadakan di Masjid Al-Tim Jihad, masyarakat menyampaikan berbagai keluhan dan kebutuhan, termasuk infrastruktur jalan, iuran sekolah, dan seragam sekolah gratis.
Menurut Muhidi, kebutuhan akan infrastruktur jalan akan ditampung dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD. Begitu pula dengan iuran sekolah yang dinilai membebani masyarakat akan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Jika iuran tersebut terlalu membebani dan tidak sesuai aturan, maka akan ditertibkan.
“Bahkan nantinya bisa diusulkan peraturan gubernur (Pergub) untuk mengatur iuran-iuran tersebut agar lebih ringan. Jadi akan diatur apa tugas komite dan apa tugas pihak sekolah terkait iuran,” kata Muhidi.
Ia menegaskan bahwa secara kelembagaan, DPRD Sumbar berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan yang layak bagi masyarakat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Termasuk di dalamnya meringankan biaya untuk seragam sekolah bagi anak-anak generasi bangsa.
“Untuk lebih lanjut, masyarakat bisa mengajukan aspirasi melalui dokumen resmi (proposal), sehingga bisa dibawa pada rapat resmi membahas rencana kerja pembangunan daerah,” tambahnya.
Nandri, warga Kelurahan Korong Gadang, menyampaikan bahwa 25 persen masyarakat di Korong Gadang hidup pada garis kemiskinan. Iuran-iuran yang ada di sekolah sangat membebani, termasuk kewajiban orang tua untuk membiayai seragam sekolah anak. Ia berharap aspirasi tersebut dapat ditindaklanjuti agar meringankan masyarakat.
Begitu pula dengan akses jalan lingkungan yang masih berbatu dan penerangan yang tidak maksimal, yang menjadi akses masyarakat menuju musala dan masjid di Korong Gadang. Hal ini diperburuk dengan risiko terjatuh saat sholat Subuh.
Marni, warga lainnya, menyebutkan bahwa di salah satu sekolah terdapat iuran perpisahan sebesar Rp 100.000, yang dianggap cukup besar bagi masyarakat Korong Gadang yang mayoritas berekonomi lemah. Ia berharap Ketua DPRD Sumbar dapat memberikan solusi terkait masalah ini.(***)
