*PADANG* – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menampung aspirasi masyarakat Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada Sabtu (22/2) di Masjid Al-Ikwhan, Kelurahan Sawahan. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan tentang kerawanan ruas jalan Andalas yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas.
Menurut masyarakat sekitar, selain kecil, jalan itu juga bergelombang dan berlubang. Pembatas jalan yang tidak layak juga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan.
Masyarakat Padang Timur, Martini, mengatakan bahwa mulai dari Jembatan Andalas hingga jalan menuju Simpang Anduring sangat membutuhkan perbaikan. “Mohon petunjuk agar jalan itu bisa cepat dikerjakan agar warga aman melintasi jalan tersebut,” ujar Martini.
Terkait hal tersebut, Muhidi mengatakan bahwa perbaikan jalan Andalas akan dikoordinasikan dengan pemerintah kota (Pemko) Padang. Usulan resminya bisa diajukan melalui timnya dan diharapkan pada tahun 2026 bisa dikerjakan dengan pola penganggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Pengajuan itu akan diproses sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Jangan diajukan sekarang dan dua minggu lagi ditanya, tentu tidak seperti itu,” kata Muhidi.
Di sisi lain, masyarakat juga menyampaikan terkait kebutuhan modal untuk pengembangan UMKM. Menurut Muhidi, program penguatan UMKM bisa direalisasikan dalam bentuk pelatihan saat ini. Penambahan modal belum bisa, nanti akan diajukan peraturan gubernurnya (Pergub).
“Jika telah ada regulasinya, akan direalisasikan dan ditampung dalam APBD,” katanya.
Muhidi menegaskan akan memprioritaskan Kota Padang untuk alokasi pokok-pokok pikiran (Pokir) yang dimilikinya. Semua aspirasi akan diperjuangkan sebagai perwakilan masyarakat, seluruh proposal akan ditampung dan dibawa pada rapat-rapat resmi dengan pemerintah daerah.
Pada hari yang sama, di tempat yang berbeda, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, juga menampung aspirasi masyarakat Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur. Pada kesempatan tersebut, masyarakat tertarik dengan program yang diusung Muhidi terkait sekolah sapam gratis.
Program itu ditujukan untuk generasi muda lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Muhidi menjelaskan bahwa untuk mengikuti program itu harus masuk dalam DTKS, silakan mendaftar dan direalisasikan pada tahun selanjutnya.
Saat menampung aspirasi masyarakat Kelurahan Jati Baru, bertempat di Restoran Sederhana, masyarakat lainnya, Yulia, meminta bantuan untuk mushola dan mempertanyakan jumlahnya.
Menurut Muhidi, bantuan untuk mushola saat ini sebesar Rp 20 juta dan maksimal Rp 50 juta, semua sesuai dengan kewenangan. Untuk pemerintah provinsi, jumlahnya sekian. (***)
