PADANG,KLIKSIAR— Upaya pemulihan pascabencana di Kota Padang terus dikebut. Meski masa tanggap darurat telah berakhir pada 22 Desember 2025, DPRD Kota Padang menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap harus bekerja maksimal menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi secara terukur dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa setiap OPD memiliki peran strategis dalam memastikan kehidupan warga terdampak kembali normal. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mempercepat perbaikan jalan lingkungan dan drainase, sementara Dinas Lingkungan Hidup diminta mengawal pemulihan kebersihan serta kualitas lingkungan.
“Pemulihan tidak boleh setengah-setengah. Semua OPD harus bekerja sesuai tugasnya agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Muharlion, Rabu (24/12).
Di sektor hunian, perhatian diarahkan pada percepatan penyediaan tempat tinggal layak bagi warga terdampak. Pembangunan hunian sementara (huntara) masih berjalan dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, pembangunan hunian tetap (huntap) masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan lahan yang memenuhi syarat zona aman bencana.
“Huntap membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Kami berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat membantu penyediaan prasarana dan sarana dasar di lokasi yang telah disiapkan pemerintah kota,” katanya.
Saat ini, sebanyak 79 kepala keluarga telah menempati hunian sementara di rumah susun khusus (rusus), sementara sekitar 30 kepala keluarga lainnya tinggal di rumah susun sewa (rusunawa). Kawasan Simpang Haru yang tengah dalam proses pembersihan diproyeksikan mampu menampung 50 hingga 70 kepala keluarga terdampak.
Muharlion juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat oleh camat dan lurah terhadap sekitar 580 rumah yang hanyut dan rusak berat. Data tersebut menjadi dasar penyaluran bantuan, termasuk Dana Tunggu Huni (DTH) sebesar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per bulan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan dua lokasi strategis untuk pembangunan huntap, masing-masing di belakang Pasar Simpang Haru dan kawasan Bumi Perkemahan, dengan total luas lahan sekitar tiga hektare.
“Kami ingin warga terdampak segera memiliki rumah yang aman dan layak. Lahan sudah siap, sekarang kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Dampak bencana di Kota Padang tidak hanya merusak permukiman warga, tetapi juga melumpuhkan infrastruktur dan sektor pertanian. Tercatat, kerusakan jaringan irigasi menyebabkan sekitar 4.140 hektare sawah tidak dapat digarap. Selain itu, sembilan jembatan mengalami kerusakan, serta sejumlah bangunan sekolah rusak berat dan membutuhkan penanganan segera.
Dengan sinergi antara Pemerintah Kota Padang, DPRD, dan Kementerian Pekerjaan Umum, Muharlion optimistis percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan efektif dan membawa harapan baru bagi masyarakat untuk bangkit dan menata kembali kehidupan. (***)
