Berikut adalah versi yang telah diedit dengan gaya penulisan khas Panda Nababan—tajam, lugas, dan bernas, dengan sentuhan naratif yang kuat dan sedikit dramatisasi untuk menggugah perhatian pembaca:
—
PADANG,KLIKSIAR— Di tengah riuhnya dinamika politik daerah, satu pertemuan lintas provinsi berlangsung hangat namun penuh makna. Kamis siang (25/9/2025), ruang pertemuan Komisi V DPRD Sumatera Barat menjadi saksi dialog serius antara dua komisi legislatif: Komisi V Sumbar dan Komisi IV Bengkulu.
Salamat Simamora, politisi Sumbar yang dikenal vokal soal isu kerakyatan, menyambut langsung rombongan DPRD Bengkulu. Agenda mereka bukan sekadar kunjungan kerja biasa. Ada keresahan yang dibawa dari tanah Raflesia: nasib pekerja informal yang kerap luput dari perlindungan sosial.
Diskusi berlangsung tanpa basa-basi. Kedua belah pihak saling buka kartu, berbagi strategi, dan menguliti tantangan pengelolaan anggaran jaminan sosial. Salamat tak menutupi kekhawatirannya. “Pekerja informal ini seperti anak tiri dalam sistem. Mereka kerja keras, tapi saat jatuh, tak ada jaring pengaman,” ujarnya tegas.
Ia menekankan pentingnya sinergi antar daerah. Bukan hanya untuk menyamakan persepsi, tapi untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar berpihak. “Kita tak butuh lagi kebijakan yang hanya indah di atas kertas. Kita butuh keberpihakan nyata,” kata Salamat, dengan nada yang tak bisa disalahartikan sebagai basa-basi.
DPRD Sumbar, lanjutnya, berkomitmen memperluas kerja sama lintas daerah. Tujuannya jelas: agar kebijakan yang lahir tak sekadar administratif, tapi mampu menjangkau mereka yang selama ini hidup di pinggir sistem.
Pertemuan ditutup dengan harapan, bukan janji. Bahwa dari ruang pertemuan itu, akan lahir langkah konkret untuk mengangkat derajat para pekerja informal. Mereka yang selama ini bekerja dalam bayang-bayang, kini mulai mendapat sorotan terang. (***)
