MENTAWAI,KLIKSIAR— Di tengah gemuruh ombak dan sunyi birokrasi pulau, Bawaslu Sumatera Barat bersama Komisi Informasi Sumbar menyambangi Kabupaten Kepulauan Mentawai, Selasa (16/9). Bukan sekadar kunjungan kerja, tapi misi membenahi wajah keterbukaan informasi publik yang selama ini tertinggal di sudut peta.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Rinaldi Aulia, tak berbasa-basi. Ia bicara soal realitas: Mentawai masih butuh dorongan ekstra untuk mengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara kreatif dan produktif. “Ada beberapa hal yang harus didorong, sehingga PPID Mentawai bisa produktif dan meraih predikat informatif. Tidak cukup hanya operator, pimpinan juga harus turun tangan,” ujarnya.
Rinaldi juga menyambut baik kehadiran langsung Komisi Informasi Sumbar di Mentawai. Bagi dia, langkah itu bukan hanya simbolik, tapi strategis. “Ini memberi motivasi dan peluang besar bagi Bawaslu Mentawai untuk memperkuat tata kelola keterbukaan informasi,” katanya.
Ketua Komisi Informasi Sumbar, Musfi Yendra, tak ragu menyebut Mentawai mulai menunjukkan geliat. Dari posisi terbawah dalam penilaian KIP 2023, kini Bawaslu Mentawai naik kelas menjadi “cukup informatif” di 2024. “Capaian ini patut diapresiasi. Bahkan, Mentawai berpotensi jadi ikon keterbukaan informasi publik di daerah. Tapi transparansi itu bukan hasil instan ia lahir dari konsistensi,” kata Musfi.
Ia mengingatkan, keterbukaan informasi bukan sekadar soal berita. Di dalamnya ada kebijakan, anggaran, dan hak publik yang tak boleh dikunci. “Jika seluruh Bawaslu kabupaten dan kota di Sumbar berhasil meraih predikat informatif, itu bukan hanya prestasi lokal itu sejarah nasional,” tegasnya.
Kunjungan ini bukan akhir, melainkan awal dari kerja panjang. Bawaslu Sumbar dan Komisi Informasi berharap Mentawai tak hanya jadi peserta, tapi pelopor. Karena di era digital, informasi bukan milik lembaga ia milik rakyat. Dan tugas Bawaslu adalah memastikan pintunya tak pernah tertutup.
(***)
