*PADANG* – Komisi Informasi (KI) dan Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar memanfaatkan momentum halal bihalal pada Selasa (10/4) untuk memperkuat sinergi dalam memperjuangkan keterbukaan informasi publik. Acara yang digelar di Jalan Sisingamangaraja, Padang, ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus refleksi atas tantangan keterbukaan informasi di Sumbar.
Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, menyatakan bahwa agenda ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga momen strategis untuk mendapatkan masukan terkait pengembangan kebijakan keterbukaan informasi. “Kami sangat menghargai dukungan dan masukan dari PJKIP. Dinamika hari ini tidak lepas dari kolaborasi seperti yang kami jalin dengan Diskominfo, Gubernur, dan DPRD, terutama terkait efisiensi anggaran,” ujarnya.
Musfi juga mengungkap fokus KI Sumbar saat ini adalah mendesak perubahan undang-undang keterbukaan informasi publik. Ia bahkan tengah menyusun buku yang menggambarkan bahwa nilai-nilai keterbukaan informasi sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah, dengan riset mendalam dari 12 negara.
Ketua PJKIP, Almudazir, menyoroti tantangan besar yang dihadapi keterbukaan informasi, khususnya di lingkungan birokrasi. “Banyak pihak yang merasa terancam dengan keterbukaan informasi. Namun, kita harus bersama-sama memperjuangkan agar sistem ini semakin masif dan mendukung Sumbar lebih hebat,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara KI dan PJKIP sebagai mitra strategis. “KI jangan berhenti berinformasi. PJKIP selalu hadir untuk mendukung. Ini adalah perjuangan bersama yang membutuhkan kesamaan langkah,” tambah Almudazir.
Tokoh keterbukaan informasi, HM Nurnas, dan Dewan Penasehat PJKIP, Novrianto Ucok, juga menekankan pentingnya menjaga kemitraan tanpa batas antara KI dan PJKIP. “Kita harus terus menjaga komunikasi dan sinergi agar perjuangan keterbukaan informasi publik semakin kokoh,” kata Novrianto.
Melalui acara ini, KI dan PJKIP mempertegas komitmen bersama untuk menghadirkan keterbukaan informasi sebagai landasan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Sumatera Barat. (Grp)
